Sunday 3 February 2019
Blog Pendidikan Terbaru - Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Menpan RB Nomor : B/26/M.SM.03.03/2018 Tentang: Penilaian Prestasi Kerja PNS yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
Berikut ini kutipan isi surat edaran Menpan RB Nomor : B/26/M.SM.03.03/2018 Tentang: Penilaian Prestasi Kerja PNS menyatakan bahwa: Menindakianjuti surat kami sebelumnya ialah surat Menteri PANRB No. B/2810/M.PAN-RB/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal: Penilaian Prestasi Kerja PNS, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan data dan gosip yang kami terima dan Badan Kepegawaian Negara masih terdapat instansi pemerintah yang belum memperlihatkan rekapitulasi hasil evaluasi prestasi kerja PNS.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penilaian prestasi kerja PNS yakni merupakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
2. Penilaian prestasi kerja dilakukan tamat Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama aichir Januari tahun berikutnya;
3. Badan Kepegawaian Negara telah berbagi Pelaporan Penilaian Kinerja PNS berbasis elektronik (aplikasi e-Lapkin) untuk memudahkan instansi dalam melaporkan evaluasi prestasi kerja/kinerja dengan mengakses alamat http://elapkin-asn.bkn.go.id/ . dan setiap Instansi diberikan 1 (satu) user ID dan password.
4. Data laporan Penilaian Prestasi Kerja/kinerja PNS yang dimasukkan ke dalam aplikasi mampu diunduh dan aplikasi e-Lapkin. Instansi mampu mengunduh buku panduan tatacara input data laporan Penilaian Prestasi Kerja PNS dan aplikasi e-Lapkin.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah melaporkan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi prestasi kerja paling lama tamat Maret tahun berikutnya.
6. Khusus pelaporan hasil evaluasi prestasi kerja PNS periode tahun 2016 dan periode tahun 2017 disampaikan kepada Badan Kepegawaian paling lambat tamat Juli Tahun 2018.
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara memperlihatkan laporan hasil evaluasi penilaian prestasi kerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada setiap tamat bulan pada tahun berjalan.
8. Untuk menjamin kelancaran input data Laporan Penilaian Prestasi Keija PNS dan masing-masing instansi, maka pelaporan dilaksanakan dengan tertib sesuai jadwal yang telah ditentukan.
9. Informasi hasil evaluasi prestasi kerja PNS akan digunakan sebagai salah satu pola dalam pelaksanaan manajemen PNS mulai dari Rekrutmen PNS hingga dengan Pemberhentian PNS.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian memperlihatkan sanksi disiplin sesuai dengan Pasal 6 PP No. 46 Tahun 2011 bagi PNS yang tidak menyusun SKP dan Pasal 19 PP yang sama bagi Pejabat Penilai yang tidak melakukan evaluasi prestasi kerja.
11. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 10 yakni sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ihwal Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Dan jangan lupa untuk selalu pantau blog pendidikan terbaru. Salam Sejahtera.